Mengapa Alam Tidak Pernah Bersahabat dengan Kita?

Oleh : Jonson BS Rajagukguk

analisadaily.com* Murka alam seringkali terjadi sama kita.
Peringatan ini memberikan kita sebuah pesan seolah-olah alam ingin
memberikan permusuhan abadi.

Kapankah bangsa ini sadar arti kelestarian alam dan sadar akan keseimbangan
lingkungan hidup sebagai tempat kita hidup? Mengapa eksploitasi alam sering
terjadi berlebihan, sementara pada saat yang bersamaan hasil eksploitasi
alam yang berlebihan itu belum juga bisa menolong masyarakat dari jerat
kemiskinan yang terus menghantui masyarakat kita dewasa ini.

Apa yang terjadi di Wasior Papua Barat patut menjadi sebuah permenungan
khusus bagi kita. Ini adalah sebuah malapetaka yang sangat besar dengan
jumlah korban jiwa yang sangat besar. Lebih dari 150 0rang tewas yang masih
terdata, dan bahkan masih banyak yang hilang dan masih dalam pencarian.

Setidaknya, apa yang bisa kita maknai dari tragedi yang sangat memilukan
ini? Haruskah dengan alasan ekonomi bumi Papua terus dieksploitasi secara
berlebihan untuk kepentingan pihak tertentu saja?

Isu Nasional

Selama ini permasalahan di Propinsi Papua sering menjadi isu nasional.
Munculnya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menginginkan bumi
Cenderawasih merdeka dan lepas dari NKRI adalah persoalan nasional yang
sudah sampai ke dunia internasional.

Tuntutan mereka tentu bukan hal asing lagi. Mereka menginginkan pembangunan
dapat berjalan di Papua. Mereka juga mengklaim bahwa di bumi Papua yang kaya
dengan sumber daya alam (SDA) tetapi masyarakatnya sangat miskin. Kondisi
ini tentu menjadi sebuah problematika bagi bangsa Indonesia.

Bahkan kita mengetahui dengan jelas di Papua banyak tambang emas dan
mineral. Siapapun tahu bahwa PT. Freeport adalah perusahaan raksasa yang
melakukan penambangan emas di Timika, tetapi kondisi masyarakat Timika jauh
dari hidup sejahtera karena berbagai hal yang secara politis tersangkut
dengan kebijakan pemerintah pusar.

Kita dapat melihat limbah PT. Freeport sering menjadi persoalan di Timika.
Protes pun sering terjadi yang berujung pada konflik antara pengusaha dengan
masyarakat lokal. Sudah pasti aparat kemanan lebih mengutamakan pengamanan
tambang yang mempunya aset yang sangat besar dan berharga.

SDA yang kaya tetapi masyarakat miskin adalah dua variabel yang sangat
bertolak belakang. Mengapa bisa terjadi demikian? Selama 32 tahun roda
pemerintahan orde baru dilakukan dengan pola sentralistik. Aspirasi
masyarakat daerah seringkali diabaikan oleh pemerintahan pusat. Akibatnya
paradigma pembangunan berbasis warga tidak jalan sebagaimana mestinya.

Pengusaha dan pemerintah daerah dengan dibantu oleh aparat kemanan melakukan
dominasi sumber daya alam di suatu daerah. Termasuk Papua. Akibatnya
perlawanan-perlawanan politik pun muncul di berbagai daerah. Mereka
membentuk sebuah wadah perkumpulan untuk memberikan perlawanan. Akibatnya
semua terakumulasi dalam bentuk gerakan perlawanan fisik kepada pemerintah.

Selanjutnya pemerintah mengklaim mereka dengan sebutan separatis dan
organisasi yang ingin melakukan makar. Kalau dianalisa dengan cermat, kalau
memang kue pembangunan jalan dengan adil dan merata serta hidup masyarakat
sejahtera, apakah mungkin ada perlawanan kepada pemerintah pusat.

Jujur saja, eksistensi OPM, GAM, RMS, dan organisasi lainnya karena mereka
menghembuskan isu populis tentang konsep pembangunan yang adil dan merata.
Mereka secara psikologis mendukung perlawanan tersebut. Seharusnya
pemerintah bisa melihat fenomena ini.

Menumpas organisasi seperti Papua Merdeka, dan RMS cara yang paling jitu dan
bagus adalah memberikan kue pembangunan yang adil. Kalau masyarakat daerah
disejahterakan siapa yang mau capek-capek berperang dan melakukan
perlawanan?

Poin ini perlu digarisbawahi pemerintah. Mengingat akar persoalan daerah dan
pusat selama ini adalah dominasi pusat pada sumber daya alam (SDA) yang ada
di daeah. Banyak daerah yang potensi SDA melimpah tetapi tidak bisa
dinikmati karena kebijakan yang salah. Di Papua kondisi masyarakatnya sangat
memprihatinkan kita semua. Angka kemiskinan sangat tinggi. SDA mulai dari
tambang, hutan, emas, minyak dan lain sebagainya sudah saatnya
didistribusikan pada masyarakatnya dalam bentuk program pembangunan dengan
perbaikan kualitas infrastruktur dan suprastruktur yang memadai, kesehatan,
pendidikan.

Dengan demikian pemerataan pembangunan berbasis warga Papua dapat tercapai
dengan baik.

Eksploitasi Alam

Kondisi yang terjadi justru terbalik. Banyak pengusaha yang melakukan
eksploitasi alam kepada masyarakat Papua. Mulai dari pembalakan liar,
penjarahan hutan, eksploitasi batubara yang semuanya tidak bisa diantisipasi
oleh pemerintah.

Apa yang dilakukan oleh pengusaha dengan mengeksploitasi alam Papua tanpa
pernah berpikir tentang konsep lingkungan hidup yang baik, keseimbangan alam
yang baik membuat bumi Papua mengalai degradasi lingkungan yang sangat
hebat. Akibatnya ketika terjadi bencana alam seperti tragedi Wasior yang
menderita adalah masyarakat Wasior juga.

Mengapa sampai terjadi demikian? Setidaknya pesan banjir ini memberikan kita
peringatan bahwa alam sering kita telantarkan tanpa pernah berpikir
memperbaiki lagi. Orientasi ekonomi yang memberikan keuntungan sementara
kalah terhadap orientasi alam jangka panjang.

Coba kita lihat analisis Institut Hijau Indonesia (IHI) yang memprediksi
bencana ekologis di tanah Papua Barat akan terjadi silih berganti, apabila
perusahaan pemilik izin pengolahan hutan terus mengeksploitasi hutan. Ketua
IHI Chalid Muhammad saat jumpa pers di kantor IHI, Jalan Komplek Bumi Asri
Liga Mas, Perdatam, Jakarta Selatan, Jumat (8/10/2010) mengatakan, bencana
Wasior masuk dalam kategori bencana ekologis.

"Faktor penyebab deforestasi ada kegiatan pertambangan mineral, batubara,
minyak dan gas yang berlangsung beberapa tahun terakhir. Ini membuat
pergerakan tanah di Papua semakin cepat," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Wasior merupakan Ibu Kota Teluk Wondama yang
dibangun di dataran rendah. Sebagian wilayahnya rawa dan kebun sagu yang
telah dialihfungsikan. "Di bagian hulu Wasior terdapat eksploitasi hutan
baik oleh Pemegang Penguasaan Hutan (HPH) maupun kegiatan ilegal loging,"
terangnya.

IHI mencatat, pemerintah pusat memberikan izin pengolahan lahan bagi 20
perusahaan HPH sebesar 3.568.080 hektare di Papua Barat. 16 Perusahaan
tambang mineral dan batubara mengantongi izin untuk eksplorasi dan
eksploitasi seluas 2.701.283 hektare, sedangkan 13 pertambangan migas
mendapat izin konsesi 7.164.417 hektare, perusahaan perkebunan mendapat
konsesi seluas 219.021 hektare.

Sementara itu pengkampanye air dan pangan Walhi M Islah mengatakan, konflik
sosial dan bencana alam di Wasior akibat dari kebijakan terhadap hutan
sekira 10 tahun lalu. Yang menjadi korban, masyarakat yang tinggal di Papua.

Saatnya pemerintah sebagai pengambil kebijakan bertindak tegas terhadap para
perambah hutan dan penambang liar yang tidak mau memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup. Eksploitasi alam yang berlebihan hanya akan merusak
lingkungan hidup dan membuat kita sengsara.

Wasior adalah kejadian yang kesekian kalinya. Sudah banyak bencana yang
terjadi, tetapi kita belum juga sadar akan pentingnya menjaga kelsetraian
alam. Mari bersahabat dengan alam sebagai tempat kita dan anak cucu kita
selamanya. ***

*Penulis adalah: Dosen Sosiologi Ekonomi dan Sospol STIE IBBI dan STMIK IBBI
Medan/ Mahasiswa Pascasarjana S2 MAP UMA Medan*

sumber :

Pemikiran tentang :

0 Tanggapan Teman ?:

Posting Komentar

Timeliness....

Search on blog

Translate

Forecast Weather

Rupiah Exchange Rates ( IDR )

Rush hour Blog

Fight To our Earth....Go green

Brighter Planet's 350 Challenge
NonCommercial,Nonprofit. Diberdayakan oleh Blogger.