Jakarta benahi diri

BENAHI TATAT RUANG JAKARTA

JAKARTA (Pos Kota) – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus segera dibenahi.

Hal ini dinilai mendesak mengingat di Jakarta saat ini hanya terdapat 5.755 ha

atau 8,93 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari total luas wilayah ibukota

seluas 66.152 ha. Tidak heran jika bencana akan terus mengancam Jakarta lantaran

minimnya ketersediaan daerah resapan.

Padahal sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, diperlukan RTH

sebanyak 30 persen dari luas wilayah yang ada untuk menyelamatkan lingkungan

Jakarta. Ironisnya hal tersebut tidak menjadi perhatian serius dari pemerintah

daerah yang dinilai tidak serius menangani masalah ini. hal ini menilik dari

hasil kajian yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI terhadap

Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Jakarta 2010 yang hanya memberikan jatah lahan untuk RTH sebesar 13,94

persen atau sekitar 9.545 ha.

Angka ini menurut Ketua Walhi DKI, Ubaidillah ternyata jauh dari kategori kota

sehat. Terus menyempitnya RTH di Jakarta dikatakan, Ubaidillah terjadi akibat

Pemprov DKI terlalu longgar dalam mengeluarkan izin peruntukkan lahan. Bahkan

menurut catatan Walhi, telah terjadi penyimpangan hingga 70 persen atas RTRW DKI

Jakarta Tahun 2010.

Ubaidillah menuturkan penyimpangan ini didasari dari rekam jejak perjalanan RTRW

yang dimiliki Jakarta. Dalam master plan DKI Jakarta 1965-1985, di jaman

kepemimpinan Gubernur DKI, Ali Sadikin, RTH ditargetkan 37,2, persen lebih dari

20 ribu Ha.

Tingginya target ini didasari dari tujuan pemerintahan saat itu yakni menjadi

Jakarta sebagai paru-paru ibukota. Namun belum habis masa periode RTRW tersebut

kenyataannya diungkapkan Ubaidillah pada 1984 RTH di Jakarta telah berkurang

menjadi 28,8 persen.

Sedangkan pada master plan DKI Jakarta 1985-2005 kemudian mempersempit lagi

menjadi 26,1 persen. Bahkan pada periode ini RTH kembali menciut dengan adanya

konversi besar-besaran di kawasan Senayan pada 1996 yang berdampak menyusutnya

RTH sebesar 2,1 persen. Walhi menilai pada perubahan master plan 1985-2005 ke

master plan 2000-2010, telah terjadi rekayasa pemutihan area yang seharusnya

menjadi lahan hijau menjadi area industri maupun perumahan.

Dan yang terburuk terjadi pada master plan tahun 2000-2010 yang menghabisi

peruntukan RTH menjadi 13,94 persen. “Dimasa ini juga terindikasi penyimpangan

dan kami memperkirakan pada 2003 RTH di Jakarta tinggal 9,12 persen lantaran

adanya konversi reklamasi pantai utara dan pembangunan kantor walikota jakarat

Selatan,” ungkap Ubaidillah saat dihubungi Pos Kota, Kamis (23/9).

Perubahan itu, kata Ubaidillah, terjadi setelah keluar Instruksi Menteri Dalam

Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah

Perkotaan. Adanya peraturan itu mewajibkan Pemprov mengembalikan fungsi

perumahan yang berdiri di lahan resapan, menjadi area terbuka ”Namun, bukannya

kebijakan itu dituruti pemprov, namun justru memutihkan dengan mengerluarkan

membuat master plan 2000-2010 itu, padahal seharusnya master paln dibuat sebelum

tahun 2005 berakhir,” ujarnya.

Setidaknya dijabarkan Ubaidillah pada periode 20 tahun sejak tahun 1988 hingga

2008, sedikitnya 44 bangunan berupa hotel, wisma, villa, perumahan mewah, pusat

perbelanjaan, lapangan golf berdiri di area terbuka hijau. Diantaranya seperti

Senayan City, Ratu Plaza, Sudirman Place, Depdiknas, Wisma Fajar, Hotel Mulia,

Hotel Sultan, Simprug Golf serta Senayan Resident Apartement.

Sementara itu Iwan Kurniawan, Kasie Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan

Ruang Kota Dinas Tata Ruang DKI, menyatakan kerap terjadi salah kepahaman di

masyarakat terkait keberadaan RTH di Jakarta. Iwan menyatakan banyak dari

masyarakat yan berpikir bahwa lahan yang masih kosong saat ini merupakan ruang

terbuka. Padahal tidak demikian. “Ada terdapat lahan kosong yang memang

peruntukannya untuk dibangun gedung namun masih kosong lantaran pemiliknya

kemungkinan belum memiliki modal,” ujar Iwan sekaligus menjawab adanya tudingan

penyalahan peruntukan pada RTRW yang berlaku saat ini.

Lebih lanjut Iwan menyatakan salah satu yangpaling dominan dalam terkikisnya RTH

ialah padatnya jumlah penduduk. Dimana banyak dari warga yang tengah membutuhkan

tempat tinggal akhirnya menyerobot ruang terbuka yang ada.

Dari catatan Dinas Tata Ruang dari hasil pendataan terkahir pada 2007 saat ini

jumlah pemukiman di DKI telah mencapai 47,18 persen dari luas wilayah Jakarta

atau sekitar 30.339 ha. sedangkan sisanya terbagi pada lahan fasos fasum sebesar

4,30 persen atau 2.772,91 ha, kantor pemerintahan 2,43 persen atau 1.568,17 ha,

perkantoran perdagangan dan jasa 4,84 persen atau 3.117,99 ha, industri

pergudangan 6,37 persen atau 4.104,46 ha, rumah toko atau rumah kantor 2,07

persen atau 1.332,72 ha, lahan kosong 12,23 persen atau 7.888,35 ha, RTH 8,93

persen atau 5.775,32 ha, saluran waduk/situ 3,31 persen atau 2.135,15 ha, dan

jalan 9,70 persen atau 6.253,07 ha.

Sementara mengenai adanya tuntutan openghentian pembangunan gedung untuk

menyelamatkan Jakarta, Iwan mengatakan ini tidaklah mungkin dapat dilakukan.

Pasalnya menurutnya pembangunan harsu terus dilakukan seiring dengan terusnya

peningkatan jumlah penduduk. “Jika tidak membangun industri atau perkantoran

bagaimana bisa menyediakan sarana lapangan pekerjaan. Disatu sisi perkembangan

jumlah penduduk menuntut juga tersedianya kebutuhan hidup,” timpalnya.Sebelumnya

GUbernur DKI, Fauzi Bowo, beberapa kali menyatakan sangatlah tidak mudah bagi

pemprov untuk menambah satu persen bagi ruang terbuka. Dikatakan, penambahan

satu persen RTH berarti sama luasnya sama dengan enam kali luas monas. ”Kalau

kita diminta menambah hingga 30 persen berarti kita masih kekurangan 20 persen

atau sama dengan 120 kali Monas, bagaimana caranya,” kilah Fauzi