Sabtu, Juni 12, 2010 |
0
Tanggapan Teman ?
Pengusaha Sering Manfaatkan Celah Kekosongan Aturan Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah tentang izin
lingkungan sebagai turunan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UU No.32 Tahun 2009) yang belum ada sering, dimanfaatkan para pengusaha
tambang.
"Sekarang ratusan izin pertambangan sudah dikeluarkan tanpa mengindahkan
izin lingkungan," ujar Manajer Hukum dan Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup,
Jumi Rahayu di Jakarta, Kamis (10/6).
Sesuai UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap izin untuk
pertambangan ataupun izin usaha, harus memiliki izin lingkungan sebelum
memulai operasionalnya.
Tapi karena saat ini kondisinya masih ad interim (belum ada peraturannya),
Jumi menambahkan, maka dimanfaatkan pemerintah daerah dan pengusaha untuk
memuluskan izin usahanya. "Akibatnya kalau peraturan pemerintah nanti
keluar, ratusan usaha justru sudah dimulai," jelasnya.
Manajer Kampanye Sektor Tambang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
Pius Ginting memaparkan data dari laman fraser institute menunjukkan
pemerintah Indonesia lemah dalam penegakkan hukum lingkungan. Survei yang
dilakukan pada ratusan perusahaan pertambangan di dunia selama 2008-2009
membuktikan penegakan hukum lingkungan di Indonesia lebih lemah ketimbang
Bolivia, Guetamala dan Kyrgistan. "CEO-CEO tambang itu menyimpulkan aturan
di Indonesia tidak kuat sehingga bukan alasan utama untuk tidak berinvestasi
di Indonesia," paparnya.
Perusahaan-perusahaan tersebut menilai selain hukum yang lemah, pengakuan
terhadap tanah adat atau masyarakat di Indonesia masih kurang. "Akibatnya
lihat saja, kawasan pertambangan selalu jadi bencana bagi masyrakat
sekitar," kata Pius.
Tapi pemerintah justru tahun ini masih memprioritaskan pendapatan dari
sektor pertambangan. "Targetnya justru 40 wilayah tambang per tahun,
terutama di Kawasan Indonesia Timur," Ia menambahkan. Padahal kawasan
tersebut justru kini sarat konflik dengan masyarakat lokal dan rentan
kerusakan lingkungan.
lingkungan sebagai turunan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UU No.32 Tahun 2009) yang belum ada sering, dimanfaatkan para pengusaha
tambang.
"Sekarang ratusan izin pertambangan sudah dikeluarkan tanpa mengindahkan
izin lingkungan," ujar Manajer Hukum dan Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup,
Jumi Rahayu di Jakarta, Kamis (10/6).
Sesuai UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap izin untuk
pertambangan ataupun izin usaha, harus memiliki izin lingkungan sebelum
memulai operasionalnya.
Tapi karena saat ini kondisinya masih ad interim (belum ada peraturannya),
Jumi menambahkan, maka dimanfaatkan pemerintah daerah dan pengusaha untuk
memuluskan izin usahanya. "Akibatnya kalau peraturan pemerintah nanti
keluar, ratusan usaha justru sudah dimulai," jelasnya.
Manajer Kampanye Sektor Tambang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
Pius Ginting memaparkan data dari laman fraser institute menunjukkan
pemerintah Indonesia lemah dalam penegakkan hukum lingkungan. Survei yang
dilakukan pada ratusan perusahaan pertambangan di dunia selama 2008-2009
membuktikan penegakan hukum lingkungan di Indonesia lebih lemah ketimbang
Bolivia, Guetamala dan Kyrgistan. "CEO-CEO tambang itu menyimpulkan aturan
di Indonesia tidak kuat sehingga bukan alasan utama untuk tidak berinvestasi
di Indonesia," paparnya.
Perusahaan-perusahaan tersebut menilai selain hukum yang lemah, pengakuan
terhadap tanah adat atau masyarakat di Indonesia masih kurang. "Akibatnya
lihat saja, kawasan pertambangan selalu jadi bencana bagi masyrakat
sekitar," kata Pius.
Tapi pemerintah justru tahun ini masih memprioritaskan pendapatan dari
sektor pertambangan. "Targetnya justru 40 wilayah tambang per tahun,
terutama di Kawasan Indonesia Timur," Ia menambahkan. Padahal kawasan
tersebut justru kini sarat konflik dengan masyarakat lokal dan rentan
kerusakan lingkungan.
sumber ;
Pemikiran tentang :
Lingkungan hidup
Indonesian Rupiah Exchange Rate
0 Tanggapan Teman ?:
Posting Komentar